BUPATI Bangkalan, Lukman Hakim, meninjau langsung Balai Diklat milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan yang direncanakan akan difungsikan sebagai lokasi pelaksanaan Sekolah Rakyat (SR).

Dalam kunjungannya, Bupati memastikan bahwa fasilitas yang tersedia sudah memadai untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar.

"Memadai lah untuk empat rombel (rombongan Belajar) yang menjadi syarat pelaksanaan Sekolah Rakyat. Sudah ada kamar, ruang kelas, ruang makan, dapur, musala, serta kantor untuk guru dan pembina. Bahkan tiap asrama sudah ada pembinanya," ujar Bupati. 

Ia menambahkan bahwa lahan untuk lapangan juga cukup luas, dan pihaknya akan segera melaporkan kepada kementerian terkait untuk memastikan kelayakan lokasi ini.

Bupati berharap kegiatan belajar-mengajar Sekolah Rakyat sudah bisa dimulai tahun ini.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati juga meninjau Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang baru dibentuk.

Kantor UPTD PPA yang sudah tersedia tengah dalam tahap pembersihan dan persiapan pengisian perlengkapan kantor.

"Sudah ada struktur, pegawai, dan tenaga khusus seperti psikolog juga sudah tersedia. Hari ini UPTD sudah mulai bisa melayani masyarakat," ujar Bupati.

UPTD PPA ini diharapkan dapat menjadi pusat penanganan berbagai persoalan yang berkaitan dengan anak dan perempuan, termasuk kasus kekerasan, pelecehan seksual, dan masalah sosial lainnya. Pemkab Bangkalan juga telah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai aturan dan regulasi yang berlaku.

"Dengan hadirnya UPTD ini, pemerintah ingin memastikan bahwa masyarakat, terutama anak dan perempuan, mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang memadai," tutup Bupati.