PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Bangkalan menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC) sebagai upaya menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. 

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Bangkalan, Fauzan Ja'far, usai memimpin rapat koordinasi bersama BPJS Kesehatan, Kamis (12/6/2025). 

Dalam keterangannya, Fauzan menyampaikan bahwa UHC merupakan program prioritas yang telah berjalan selama kurang lebih tiga tahun dan terbukti membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, tanpa membedakan status ekonomi.

"Kami tetap berkomitmen agar UHC ini terus berjalan. Program ini sangat membantu masyarakat, terutama dalam hal pelayanan kesehatan," ujarnya.

Namun, Fauzan mengungkapkan hasil evaluasi menunjukkan sebagian besar penerima manfaat UHC justru berasal dari kalangan masyarakat mampu. Hal ini terjadi meskipun mereka tercatat sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS.

"Ketika data UHC disinkronkan dengan data kemiskinan, ternyata yang menikmati layanan ini banyak yang sebenarnya mampu, bukan masyarakat miskin," jelasnya.

Lebih jauh, Pemkab Bangkalan juga menyoroti adanya penyalahgunaan program oleh warga luar daerah yang mengubah identitas kependudukan untuk bisa mengakses layanan kesehatan gratis di Bangkalan.

"Banyak masyarakat dari luar Bangkalan yang karena ingin mendapat layanan kesehatan yang cepat dan mudah, mengubah data KTP agar terlihat sebagai warga Bangkalan. Ini tentu membebani anggaran kami," tambahnya.

Untuk mengatasi hal ini, Pemkab telah menerbitkan Peraturan Bupati yang mengatur syarat domisili bagi penerima UHC. 

Hanya warga yang telah berdomisili minimal enam bulan di Bangkalan—dibuktikan melalui tanggal cetak KTP yang berhak mendapat layanan.

Di sisi anggaran, Fauzan menyebutkan bahwa Pemkab telah mengalokasikan Rp.55 miliar untuk pembiayaan UHC tahun ini. 

Namun, dari jumlah tersebut, sekitar Rp.7 miliar digunakan untuk melunasi utang tahun sebelumnya, sehingga dana efektif tersisa Rp.48 miliar.

Ia juga mencatat adanya tren penambahan peserta sekitar 4.000 jiwa per bulan, yang turut menekan kapasitas anggaran.

"Kami yakin jika pelaksanaannya kita atur lebih ketat, maka tren kenaikan peserta bisa ditekan dan dana Rp.48 miliar ini bisa mencukupi hingga akhir tahun," pungkasnya.