PEMERINTAH Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Peningkatan Coverage dan Kapasitas Internet se-Jawa Timur di Kota Malang, Kamis (19/6), sebagai bagian dari langkah strategis untuk mempercepat pemerataan infrastruktur digital di wilayahnya. Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Bangkalan turut hadir dalam forum tersebut, mewakili komitmen daerah dalam mewujudkan transformasi digital yang inklusif.

Acara yang diikuti oleh jajaran Dinas Kominfo dari seluruh kabupaten dan kota se-Jawa Timur ini juga melibatkan para penyedia layanan internet nasional dan regional. Fokus utama pembahasan adalah strategi kolaboratif dalam memperluas jangkauan jaringan internet, mengatasi wilayah blank spot, serta meningkatkan kapasitas bandwidth guna mendukung kebutuhan digital masyarakat dan layanan publik yang terus berkembang.

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Marsda TNI Eko Dono Indarto, hadir sebagai narasumber utama.

Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor—antara pemerintah pusat, daerah, dan swasta—untuk memastikan setiap wilayah di Indonesia, termasuk pelosok desa, memiliki akses informasi dan komunikasi yang layak. Menurutnya, "Konektivitas digital bukan sekadar soal teknologi, tetapi juga tentang keadilan sosial dan ketahanan nasional."

Plt Kadis Kominfo Bangkalan Moh. Hasan Faisol, dalam sesi wawancara usai rapat, menyatakan bahwa keikutsertaan pihaknya dalam forum ini merupakan langkah penting dalam menyusun peta jalan transformasi digital di Bangkalan. Ia menyoroti pentingnya infrastruktur internet yang kuat sebagai penopang layanan dasar di era digital.

“Konektivitas internet yang merata dan andal adalah fondasi penting bagi pelayanan publik yang efektif, pertumbuhan UMKM digital, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan di Bangkalan. Kami berkomitmen untuk menjadikan internet sebagai hak dasar yang dapat diakses semua lapisan masyarakat,” ujarnya.

Rakor ini juga menjadi ajang berbagi pengalaman dan praktik baik antar daerah. Beberapa kabupaten memaparkan inisiatif lokal mereka, seperti pemanfaatan menara BTS desa, kerjasama dengan operator telekomunikasi, hingga pemetaan titik-titik blank spot secara partisipatif. Diskusi berjalan dinamis, dengan para peserta menyampaikan tantangan masing-masing, mulai dari keterbatasan anggaran, medan geografis, hingga kendala regulasi.

Hasil dari koordinasi ini diharapkan dapat dirumuskan menjadi kebijakan bersama di tingkat provinsi maupun nasional, serta menjadi acuan teknis dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan infrastruktur TIK. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan seluruh desa di wilayahnya dapat terhubung dengan jaringan internet yang memadai pada tahun 2026.