PROGRAM Bantuan Simultan Perumahan Swadaya (BSPS) Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) dan stunting, dari Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) menyasar 750 rumah di wilayah Bangkalan. Ratusan rumah tersebut tersebar di 3 Kecamatan meliputi Galis, Kokop dan Konang.

Kepala Bidang (Kabid) Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kabupaten Bangkalan Zainal Abidin, mengungkapkan ada 3 Kecamatan, meliputi 750 rumah yang menjadi sasaran program BSPS PKE Stunting.

"Program BSPS ini dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting dari pemerintah pusat. Ada 750 keluarga penerima manfaat (KPM) program bedah rumah PKE Stunting, tersebar di 3 Kecamatan," ungkapnya.

Zainal merinci, penerima BSPS PKE Stunting di Kecamatan Galis ada 200 penerima meliputi Desa Tlagah, Daleman, Pekadan dan Lantek Timur. Konang ada 350 penerima di Desa Durin Barat, Genteng, Kanegarah, Bandung dan Batokaban. Kokop ada 200 penerima tersebar di Desa Kokop, Ampara’an, Katol Timur dan Durjan.

"Totalnya 750 orang, data penerimanya langsung dari pusat. Diambil dari pendataan tim fasilitator keluarga berencana (KB) di masing-masing wilayah," imbuhnya.

Menurutnya, ada beberapa kriteria penerima program tersebut. Diantaranya dinding gedek, lantai tanah serta atap rusak parah, rusak sedang dan serta pencahayaan rumah yang kurang.

"Ini yang menjadi indikator fasilitas KB dalam melakukan pendataan di lapangan. Data itu diambil tahun 2020 dan 2021 lalu," ujar Zainal.

Program itu, lanjut Zainal, tidak jauh berbeda dengan BSPS reguler yang bersumber dari aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Bedanya, program BSPS PKE Stunting, dikhususkan pada wilayah miskin ektrem dan penderita stunting.

"Sama dengan BSPS reguler, bedah rumah yang diberikan senilai Rp 20.000.000. Rinciannya Rp 17.500.000 untuk pembelian bahan bangunan dan Rp 2.500.000 untuk bayaran tukang," jelasnya.

Meski masuk dalam pendataan penyuluh KB, ada ratusan rumah yang tidak lolos verifikasi. Pada survei yang dilakukan oleh Kementrian PUPR terdapat 617 rumah yang ditolak.

"Karena saat disurvei, ada sejumlah rumah yang tidak memenuhi syarat. Ada yang sekarang menjadi rumah kosong karena ditinggal merantau, ada yang meninggal dunia, pindah rumah dan ada yang terdata ganda," pungkasnya.