DINAS Pendidikan Kabupaten Bangkalan tengah melakukan verifikasi terhadap ribuan tenaga non-ASN di lingkungannya. Proses ini menjadi langkah penting pada pengusulan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, khususnya bagi tenaga pendidik dan teknis.

Para non-ASN tersebut diminta hadir untuk verifikasi ke Pendopo Pratanu Pemkab Bangkalan pada Rabu (27/8/2025).

Kepala Dinas Pendidikan Bangkalan, Muhammad Ya’kub, menjelaskan bahwa verifikasi ini bertujuan memastikan keabsahan data sekaligus keberadaan para tenaga non-ASN yang tercatat. “P3K paruh waktu ini mencakup guru dan tenaga teknis di dinas pendidikan. Kami memastikan keberadaan mereka serta persyaratan lain, salah satunya SKPTTPK dari masing-masing kepala sekolah atau lembaga,” ujarnya.

Berdasarkan data Disdik, jumlah peserta yang diverifikasi mencapai sekitar 1.800 orang, terdiri dari 220 orang kategori R2 dan 1.630 orang kategori R3. Namun, Ya’kub menegaskan, jika ada tenaga non-ASN yang tidak hadir tanpa alasan jelas, maka otomatis tidak akan diusulkan. “Kalau tidak ada kejelasan yang pasti, tentu akan kami coret dari daftar,” tegasnya.

Proses verifikasi dilakukan hanya dalam satu hari dengan sistem bertahap. Pada sesi pertama, peserta yang hadir berasal dari kecamatan sekitar Kota Bangkalan, sedangkan sesi selanjutnya diikuti oleh tenaga pendidikan dari kecamatan yang lebih jauh.

Meski berlangsung tertib, sejumlah peserta sempat mengeluhkan keterbatasan fasilitas, mulai dari kursi, air minum, hingga antrean panjang yang membuat suasana kurang nyaman. Bahkan, ada peserta yang sedang hamil hampir pingsan karena kelelahan.

Menanggapi hal itu, Ya’kub mengakui adanya kendala teknis. “Kegiatan ini sifatnya mendadak, jadi memang dari sisi akomodasi tidak sempat kami persiapkan secara maksimal. Namun, sejak awal kami sudah sampaikan agar antre dengan tertib, bukan berebut. Hal-hal di luar teknis memang sulit dihindari,” tuturnya.

Dengan verifikasi ini, Pemkab Bangkalan berharap pengusulan PPPK paruh waktu bisa berjalan lebih transparan dan tepat sasaran, sekaligus memberikan kepastian status bagi para tenaga pendidikan non-ASN yang selama ini berjuang di lapangan.